PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak 
asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan 
bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar 
pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan 
kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik 
Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan 
masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan 
   melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang 
   Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
2. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan 
   atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, 
   komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media 
   siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang 
   sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
   1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
   2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, 
   kredibel dan kompeten;
   3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau 
   tidak dapat diwawancarai;
   4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih 
   memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. 
   Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung 
   dan menggunakan huruf miring.
4. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya 
   verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada 
   berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan 
   Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 
   tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan 
   dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua 
   bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan 
   tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
   1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
   2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan 
   suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan 
   kekerasan;
   3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, 
   serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau 
   cacat jasmani.
4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi 
   Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang 
   dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di 
   tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
6. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap 
   Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera 
   mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan 
   diterima.
7. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak 
   dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang 
   melanggar ketentuan pada butir (c).
8. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila 
   tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada 
   butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik 
   Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, 
   dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan 
   ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
   1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang 
   dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah 
   otoritas teknisnya;
   2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan 
   oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
   3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak 
   melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik 
   dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat 
   hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
5. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab 
   dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima 
   ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran
   dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan 
   anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain 
   yang ditetapkan Dewan Pers.
2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang 
   telah dicabut.
3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada 
   publik.

6. Iklan

1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib 
   mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain 
   yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya 
secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media 
Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

Disepakati oleh:
ORGANISASI WARTAWAN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERS
1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 
2. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
4. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) 
5. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
6. Serikat Perusahaan Pers (SPS) 
7. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

Mengetahui
ttd
Bagir Manan
Ketua Dewan Pers